Penelitian

1. Penelitian Etnografi. Riset tentang gerak dinamik kebudayaan pada komunitas etnik, adat, pesantren, varian keagamaan, dan agama lokal di berbagai daerah dalam konteks perubahan struktural dan kultural yang lebih luas.
2. Penelitian Arkeologi Pengetahuan. Riset tentang perubahan dan perkembangan keilmuan kebudayaan (hasil-hasil riset lapangan, konsep, dan teori) serta pandangan dan pemikiran masyarakat tentang kebudayaan.
3. Penelitian Kebijakan Strategis. Riset tentang regulasi dan fatwa agama menyangkut atau yang berkaitan dengan kebudayaan.

Pengembangan Komunitas

1. Forum Dialog. Perintisan dan pengembangan forum dialog antar komunitas dan subkultur, yakni kalangan pesantren, adat, etnik, seniman tradisi, sastra, aktivis kebudayaan setempat, akademisi setempat, dan pejabat birokrasi daerah, di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Pendampingan. Pendampingan terhadap komunitas adat, seniman tradisi, subkultur dan agama lokal di berbagai daerah di Indonesia.
3. Pendidikan Kritis. Pendidikan dan pelatihan kritis dalam wujud Ma’had Ali Kebudayaan di lima pesantren di Jawa, pelatihan penelitian bagi kaum muda berbakat, dan belajar bersama kebudayaan.

Komunikasi Media

1. Media Cetak. Penerbitan buku asli maupun terjemahan, majalah, jurnal berkala, dan rubrikasi koran di berbagai daerah.
2. Media Siber. Pengelolaan website yang menyediakan informasi, esai dan analisis, serta wawancara dan diskusi seputar perkembangan terkini isu dan peristiwa kebudayaan.
3. Media Elektronik. Inisiasi kerjasama program siaran budaya di radio dan televisi, lokal dan nasional.
4. Media Audiovisual. Pengembangan produksi dan distribusi film dokumenter mengenai potret dan gerak dinamik kebudayaan di berbagai komunitas.

Kebijakan Publik

1. Sosialisasi. Sosialisasi produk kebijakan publik untuk menumbuhkan kesadaran kritis warga komunitas etnik, adat, pesantren, dan seniman tradisi.
2. Kampanye Publik. Kampanye penguatan akses ruang publik bagi warga terutama dalam prosesproses produksi kebijakan.
3. Lobby. Bersama warga melakukan hearing dan lobbying dengan kekuatan-kekuatan penentu kebijakan publik.